Keterbatasan Lahan Hambat Utama Pembangunan RSH

Sampai dengan bulan Juli 2009, backlog atau tingkat penumpukan kebutuhan perumahan di Jawa Timur mencapai 535.000 unit. Keterbatasan lahan menjadi penghambat utama penyediaan rumah, khususnya rumah sederhana sehat.


Demikian penuturan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Real Estat Indonesia (DPD REI) Jatim Hendry J Gunawan, Selasa (21/7) di Surabaya. "Setiap tahun kebutuhan rumah di Jatim bertambah 24.000 unit. Target pembangunan rumah sederhana sehat (RSH) di Jatim tahun ini 12.000 tapi sampai Juli baru tercapai 4.000 unit," ucapnya.

Menurut Hendry, hambatan pembangunan RSH di Jatim adalah terbatasnya lahan. Karena pembatasan harga RSH Rp 55 juta per unit, maka pembangunan RSH harus dilakukan di daerah pinggiran yang rata-rata harga tanahnya murah . Sementara itu, pembangunan RSH di daerah perkotaan sulit dilakukan karena harga tanah yang mahal.

"Pembangunan di derah pinggiran mengandung konsekuensi keterbatasan infrastruktur sedangkan tanah di kota terlalu mahal. Sedangkan pembangunan RSH di tanah kas desa atau bengkok prosedurnya sangat sulit," kata Hendry.

Untuk mengatasi masalah ini, DPD REI Jatim mengusulkan agar masing-masing kabupaten dan kota menyiapkan lahan khusus untuk pembangunan RSH. Dengan alokasi lahan yang jelas, maka alokasi pembangunan RSH tiap tahun akan jelas dan cepat terelalisasi.

Kalau perlu tanah langsung dijual ke konsumen dan kami tinggal membangun. Jadi target pembangunan RSH akan terukur dan semakin jelas. "Mengingat selama ini percepatan pembangunan Rumah Susun Sederhana dan Milik juga terkendala hal yang sama," tambahnya.

Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, Pemprov Jatim akan mengusulkan langkah pengadaan lahan untuk percepatan pembangunan RSH di Jatim. Usulan tersebut akan disampaikan ke Menteri Dalam Negeri.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Jatim Budi Susilo mengatakan, dalam rangka pengadaan rumah bagi masyarakat miskin, pemerintah sebenarnya telah memberikan berba gai kemudahan pembelian RSH dan rusunami. Meski demikian, kemu dahan-kemudahan tersebut kurang tersosialisasi sehingga pembangunan terhambat.

"Banyak warga miskin dengan penghasilan di bawah Rp 2,5 juta per bulan yang tak tahu tawaran kemudahan cicilan pembelian RSH dan rusunami dari pemerintah. Kemudahan tersebut, antara lain pinjaman uang muka, potongan kredit pinjaman, dan pembangunan infrastruktur," tuturnya.

Sumber : Kompas.com