Pemerintah Harus Mulai Program Rumah Sewa

Pemerintah harus mulai program rumah sewa, selain rumah milik terutama ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan di bawah Rp2,5 juta yang selama ini belum pernah terakomodir.

"Selama ini belum ada skema yang mengatur mengenai rumah sewa yang ditujukan bagi pekerja atau buruh," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (REI), Teguh Satria, di Jakarta, Kamis (23/7).

Teguh mengatakan, seharusnya ada kebijakan yang memungkinkan perusahaan membeli sejumlah unit Rusunami untuk kemudian disewakan kepada pekerjanya agar lebih dekat dengan lokasi kerjanya.

"Akan tetapi karena belum ada kebijakan yang mengatur suatu perusahaan membeli katakanlah 300 unit Rusunami maka tidak mendapat subsidi, tetap kena pajak barang mewah (PPnBM), serta dikenakan PPN," kata Teguh.

Menurut Teguh, seharusnya ada kebijakan khusus bagi perusahaan yang akan membeli Rusunami untuk disewakan kepada pekerja karena tidak mungkin Rusunami ditempati pemilik perusahaan itu.

"Usulan ini sudah pernah disampaikan kepada Kepala Negara beberapa waktu lalu bersama dengan Kadin Indonesia untuk pengadaan rumah sewa bagi kalangan pekerja (buruh)," tuturnya.

Ini belum termasuk rumah sewa bagi masyarakat yang selama ini tidak jelas penghasilannya seperti pedagang keliling, tukang, supir kendaraan umum dan sebagainya, jelas Teguh.

"Hanya saja untuk kategori rumah sewa semacam ini di luar negeri dikenal sebagai social housing tetapi penanganannya tidak di Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) melainkan Departemen Sosial," ujar Teguh.

Teguh mengatakan, perbankan di Indonesia selama ini baru berani menyediakan kredit bagi masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp2,5 juta apabila ada jaminan penghasilannya tetap.

"Belum ada kebijakan yang mengatur masyarakat berpendapatan tidak tetap mendapatkan fasilitas KPR maupun subsidi," ujarnya.

Menurutnya, dalam hitungan perbankan, membiayai KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah hanya memberikan keuntungan (marjin) kecil, sehingga untuk amannya mereka lebih suka membiayai masyarakat berpenghasilan tetap.

Sumber : Kompas.com