Perlu Tambahan Kebijakan Soal Rusunami

Program pembangunan Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik) memerlukan kebijakan tambahan, mengingat program yang baru berusia dua tahun ini dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan.

"Kami akan terus memperbaiki kekurangannya dengan melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam kaitan ini Pemprov. DKI Jakarta," kata Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera), M. Yusuf Asy’ari di Jakarta kemarin.


Harus dipahami, Rusunami yang dibangun saat ini sebagian besar memanfaatkan lahan yang disedikan pengembang swasta, sehingga mereka menjual tidak seluruhnya menggunakan harga di bawah Rp144 juta. Menpera juga meluruskan, tidak terjadi salah sasaran dalam penyaluran subsidi Rusunami karena proses verifikasi penghasilan diserahkan kepada perbankan, masyarakat yang berhak hanya yang berpenghasilan di bawah Rp4,5 juta per bulan.

Hanya saja upaya merumahkan masyarakat berpenghasilan di bawah Rp4,5 juta di tengah kota belum sepenuhnya berhasil, harus ada upaya-upaya tambahan di antaranya, ketersediaan lahan murah, pola perizinan, dan sebagainya.

Dalam pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia disimpulkan perlunya dibuat ’road map’ industri perumahan rakyat terutama untuk jangka waktu lima tahun ke depan 2009 - 2014 serta jangka panjang sampai dengan 2030.

Ketua Umum Kadin M.S. Hidayat mengatakan penyusunan peta jalan ini sebagai bahan masukan dan kerangka kerja pemerintahan mendatang.

"Kadin tidak ingin kehilangan momentum untuk memacu sektor properti dan perumahan rakyat. Perlu ada konsep dasar yang harus disusun dan direkomendasikan kepada pemerintah mendatang," katanya.

Ketua Kompartemen Kadin Bidang Infrastruktur Lukman Purnomosidi mengatakan Kadin Indonesia berkepentingan mendorong industri properti karena sektor ini bisa bangkit secara mandiri pascakrisis 1998 tanpa banyak bantuan pemerintah. Dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan sektor ini cukup pesat dibandingkan dengan sektor industri lainnya, meskipun minim dukungan dari pemerintah.

Namun, Lukman menyebutkan pertumbuhan industri selama ini harus diakui lebih banyak didominasi untuk sektor menengah ke atas, sesuai dengan mekanisme pasar.

"Untuk sektor perumahan rakyat tetap butuh intervensi pemerintah. Dalam 5 tahun ke depan perlu ada penyesuaian antara rencana pemerintah dan dunia usaha," ujarnya.

Teguh menambahkan ’road map’ itu ditargetkan rampung pada 15 Agustus 2009. Pembahasannya akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pengembang, akademisi, perbankan, pemerintah, termasuk mengundang 15 ekonom.

Dia mengatakan selama ini sudah banyak dukungan pemerintah terutama dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat, tetapi perlu diintegrasikan dengan lembaga lain, termasuk soal dukungan kredit pendamping subsidi, pajak hunian, penyediaan listrik, hingga perizinan.

Sebelumnya, pengamat ekonomi mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan kebijakan bank tanah di kantung-kantung padat penduduk di kota besar untuk nantinya dibangun Rusunami. Selain itu harus juga disiapkan kebijakan pembatasn masyarakat berpenghasilan di atas Rp4,5 juta menempati Rusunami di atas lahan yang sudah dibebaskan pemerintah dengan harga yang masuk dalam koridor unit Rusunami Rp144 juta untuk tipe 36. Kelemahan kebijakan saat ini tidak ada mekanisme kontrol masyarakat yang menghuni Rusunami yang seharusnya 70 persen ditempati masyarakat berpenghasilan di bawah Rp4,5 juta.

Sumber :
http://properti.kompas.com/read/xml/2009/07/04/22261789/perlu.tambahan.kebijakan.soal.rusunami