Revisi Kepemilikan Asing Harus Disetujui Presiden

Revisi aturan kepemilikan properti oleh warga asing di Indonesia bakal mundur. Penyusunan draf revisi baru selesai akhir bulan ini.

Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Pertanahan Jamil Ansari dalam seminar ”Potensi Investor Asing di Industri Properti Indonesia, Peluang dan Tantangan”, Rabu (5/5) di Jakarta, menjelaskan, revisi Peraturan Pemerintah (PP) Kepemilikan

Properti oleh Orang Asing masih wacana. ”Revisi harus melalui prosedur laporan ke Presiden dan koordinasi lintas instansi. Diperkirakan, draf revisi baru tuntas akhir Mei,” ujar Jamil.

Semula pemerintah optimistis mampu menyelesaikan revisi PP No 41/1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hak Hunian bagi Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia sebelum Kongres FIABCI Ke-61, tanggal 24-28 Mei. Revisi PP membuka peluang lebih luas bagi asing memiliki properti di Indonesia.

Menteri Perumahan Rakyat Suharso mengemukakan, revisi PP itu tak mendesak untuk diumumkan saat Kongres FIABCI. Penundaan diharapkan membuat revisi lebih matang dan detail.

Ketentuan yang dinilai menghambat investasi adalah hak pakai properti oleh warga asing dibatasi 25 tahun, dan dapat diperpanjang 20 tahun, dan selanjutnya 25 tahun. Dalam revisi PP No 41/1996, ujar Jamil, warga asing tetap perlu mengajukan perpanjangan hak pakai properti. Namun, prosedur perpanjangan dan pembaruan hak pakai berlangsung otomatis dan tidak membebani warga asing.

Menanggapi pemunduran revisi PP No 41/1996, anggota DPR, Enggartiasto Lukita, menyatakan ragu revisi PP tersebut efektif mendongkrak pembangunan properti bagi warga asing. Penyebabnya, status kepemilikan properti asing menggunakan hak pakai, sedangkan sebagian besar proyek apartemen dan kondominium dibangun di atas tanah hak guna bangunan. Sumber Kompas.com