Rumah Layak Huni (RLH) di Kabupaten Kampar, Riau

Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Zaini Ismail yang sebelumnya sulit dihubungi, akhirnya angkat bicara tentang Rumah Layak Huni (RLH) di Kabupaten Kampar sebanyak 40 unit. Kepada wartawan, Kamis (26/5) sore, Zaini Ismail mengatakan, benar ada proyek RLH di Desa Teluk Kenidai, Kabupaten Kampar. Sumber dananya dari bantuan APBN tahun 2009 untuk warga korban banjir.


"Kita akui itu ada proyek RLH di Kabupaten Kampar, Desa Teluk Kenidai. Itu bantuan pemerintah pusat melalui APBN sebesar Rp1,2 miliar untuk membangun rumah warga korban banjir," kata Zaini Ismail.

Tapi sebutnya, proyek itu bukanlah disaat ia menjadi Kepala Satuan Kerja (Satker) Dinsos Riau. Karena saat itu dirinya, belum jadi Kepala Satker Dinsos. Maka, ia mengaku kurang mengetahuinya.

"Saya tegaskan disini, bahwa ketika itu saya tidak menjabat sebagai Kepala Satker Dinsos Riau. Jadi tudingan LSM IMD Riau terkait RLH di Kampar itu bukanlah merupakan tanggung jawab saya," katanya.

Namun sebutnya, sebagai Kepala Satker instansi ini, pihaknya akan mengecek kebenaran dugaan dilontarkan LSM IMD Riau tersebut. Untuk ini, lanjutnya ia akan memanggil PPTK (penanggungjawab,red) proyek itu.

"saya harapkan ada kesabaran. Sebab untuk membuktikan kebenaran itu membutuhkan waktu," kata mantan Kepala Biro Kesra Setdaprov Riau ini

Zaini mengaku pihaknya sangat berterimakasih dengan adanya laporan yang masuk seperti dari LSM IMD Riau itu. Artinya, dalam hal ini dperlukan pengawasan dari semua pihak utuk proyek tersebut.

Seperti diberitakan media ini sebelumnya, sebanyak 40 unit RLH di Desa Teluk Kenidai, Kabupaten Kampar terkesan asal jadi. Bahkan dana yang Rp1,2 miliar itu diketahui hanya tiga unit yang selesai dibangun.

Hal kata Direktur Esekutif LSM IMD Riau, Raja Adnan berdasarkan hasil investigasi dilakukannya diketahui hanya tiga unit yang siap dibangun dan telah ditempati warga. Itupun tanpa fasilitas sumur dan listrik.

Dikatakannya, tiga unit RLH yang selesai dibangun dan ditempati oleh warga tersebut dinding rumah dan pondasinya tidak menggunakan besi, tanpa lantai semen, dinding luar tidak diplaster, bahan konsen tidak sesuai.

Artinya pengerjaanya tidak sesuai dengan dana yang telah dikucurkan, kata Raja Adnan. Karena itu proyek ini pantas dipertanyakan LSM IMD Riau kepada Dinsos. Sebab ini jelas ada indikasi tindakan merugikan negara. RiauOnline.com